BOGOR – Upaya memperluas akses pendidikan bagi anggota Pramuka terus bergulir. Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Barat melakukan rapat penjajagan kerjasama dengan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor pada Selasa (27/1/2026). Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membuka pintu masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi kepramukaan.
Delegasi Kwarda Jabar yang hadir meliputi Wakil Sekretaris, Bidang Kerjasama dan Kemitraan, Bidang Humas, hingga Dewan Kerja Daerah (DKD) Jawa Barat. Mereka diterima langsung oleh Wakil Direktur 3 Polbangtan Bogor, Rudi Hartono, beserta jajaran staf di ruang pertemuan kampus.
Akses Jalur Prestasi dan Undangan Khusus
Dalam audiensi tersebut, Rudi Hartono mengungkapkan bahwa Polbangtan Bogor memiliki skema jalur prestasi mahasiswa yang dapat mengakomodasi anggota Pramuka. Menurutnya, pengelolaan teknis untuk kandidat potensial ini dapat dikoordinasikan langsung oleh Kwarda Jabar.
“Jalur prestasi mahasiswa di kampus kami memungkinkan Pramuka masuk di dalamnya. Sektor ini bisa dikelola langsung oleh pihak Kwarda,” ujar Rudi.
Lebih lanjut, ia memaparkan adanya peluang melalui jalur undangan khusus bagi kelompok anak petani di daerah. Peluang ini dinilai akan semakin kuat jika didukung dengan rekomendasi resmi dari Kwarda Jabar sebagai organisasi induk kepanduan di wilayah tersebut.
Inisiasi Gudep dan Kerjasama Formal
Merespons peluang tersebut, Jana Sujana selaku Andalan Bidang Kerjasama dan Kemitraan Kwarda Jabar menyatakan bahwa fokus utama pertemuan ini adalah sinkronisasi regulasi terkait jalur khusus masuk kampus. Selain pembahasan mengenai rekrutmen mahasiswa, muncul pula rencana mengenai aspek organisasi di internal kampus.
Pihak Kwarda mendorong adanya inisiasi pembentukan Gugus Depan (Gudep) di lingkungan Polbangtan Bogor. Langkah ini diproyeksikan sebagai wadah pembinaan karakter sekaligus memperkuat identitas kepanduan bagi mahasiswa yang masuk melalui jalur prestasi tersebut.
Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk melakukan pendalaman materi kerjasama sebelum nantinya dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang lebih formal.
