JAKARTA – Bumi Perkemahan Cibubur kembali menjadi saksi bisu pertemuan strategis para pemimpin muda Pramuka se-Indonesia. Dalam Sidang Paripurna Dewan Kerja Tingkat Nasional (Sidparnas) 2026 yang berlangsung pada 23–25 Januari 2026, Dewan Kerja Daerah (DKD) Jawa Barat hadir membawa misi khusus: memastikan suara dari tingkat akar rumput terdengar di level nasional.kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Kwartir Nasioanl Gerakan Pramuka, Budi Waseso.
Delegasi Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Ketua DKD, Bahari Hidayat, bersama Wakil Ketua, Melati Fitria, terlibat aktif dalam merumuskan arah kebijakan Penegak dan Pandega untuk setahun ke depan. Sidparnas kali ini memfokuskan agenda pada evaluasi program 2025 dan pematangan rencana kerja 2026.
Dalam sesi Sidang Komisi A, Bahari Hidayat memberikan catatan kritis terkait penyusunan program kerja nasional. Menurutnya, kebijakan di tingkat pusat tidak boleh berjarak dengan realitas yang dihadapi anggota di lapangan.
“Rancangan rencana kerja Dewan Kerja Nasional di tahun 2026 ini harus lahir dari kebutuhan dan permasalahan di tingkat daerah. Hari ini, teman-teman Penegak dan Pandega di akar rumput masih terbatas dan kekurangan referensi,” tegas Bahari di hadapan peserta sidang.
Selain menyoroti disparitas informasi, DKD Jawa Barat mendesak adanya pembaruan regulasi yang dianggap perlu menyesuaikan dengan dinamika zaman. Bahari menekankan bahwa pedoman organisasi harus lebih aplikatif dan tidak kaku.
Optimalisasi teknologi digital juga menjadi poin utama yang didorong oleh delegasi Jabar. Penggunaan platform digital sebagai media edukasi dinilai menjadi solusi paling efektif untuk menjangkau jutaan anggota Pramuka di Gugus Depan yang tersebar di pelosok.
Kehadiran DKD Jawa Barat dalam forum tertinggi ini menegaskan posisi mereka sebagai pengawal aspirasi daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa gerakan Pramuka tetap relevan dan memberikan dampak nyata bagi pengembangan generasi muda di tengah perubahan global yang cepat. (NA)
